Minggu, 04 Desember 2016

Jenis-jenis Landasan Pendidikan


 


Jenis-jenis Landasan Pendidikan

1. Landasan Religius Pendidikan

2. Landasan Filosofis Pendidikan

3. Landasan Ilmiah Pendidikan

4. Landasan Hukum/Yuridis Pendidikan

Landasan Religius Pendidikan

             Landasan Religius Pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama     yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: “Carilah ilmu  sejak dari buaian hingga masuk liang lahat (hingga meninggal    dunia )”; “Menuntuti lmu adalah fardlu bagi setiap muslim” (al-Hadits). Bertitik tolak kepada Hadits tadi, maka bagi setiap  muslim bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan     sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban.

 

 

 

 

Landasan Hukum/Yuridis Pendidikan

       Cita-cita pendidikan dan amanat UUD 1945 mengenai penyelenggaraan system pendidikan nasional sebagai landasan yuridis pendidikan.

     Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tgl. 17 Agustus 1945. Sehari setelah itu, pada tgl. 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Apabila Anda mengkaji alinea keempat Pembukaan UUD 1945, di sana tersurat   dan   tersirat cita-cita   nasional di bidang pendidikan, yaitu     untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, Pasal 31 ayat (3)  UUD 1945    mengamanatkan agar  “Pemerintah   mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang” 


Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasiona

 

      Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003, serta berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, “Pendidikan  nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Adapun  tujuan  pendidikan  nasional  adalah  untuk  “berkembangnya  potensi  peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang  demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 dan Penjelasan atas UU RI No. 20 tahun  2003). 


Hak dan Kewajiban Warga Negara 

                   Hak dan Kewajiban Warga Negara.  Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan  bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selanjutnya dalam Pasal  5 UU RI No. 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi bahwa: 

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga     negara   di daerah  terpencil  atau  terbelakang    serta  masyarakat    adat  yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga  negara   yang   memiliki  potensi kecerdasan  dan bakat istimewa  berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap    warga   negara    berhak   mendapat     kesempatan      meningkatkan  pendidikan sepanjang hayat. 

   

                     Di samping mempunyai berbagai hak tersebut di atas,  “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar  dan  pemerintah wajib membiayainya”  (Pasal 31 ayat  (2) UUD 1945). Selanjutnya  Pasal 6 UU RI Tahun 2003 menyatakan:

setiap  warga  negara  yang  berusia  tujuh         sampai  dengan  lima  belas  tahun  wajib 

    mengikuti pendidikan dasar.

Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan 

    pendidikan

 

Landasan Filosofis Pendidikan

   

                     Definisi  Filsafat  secara  Etimologis.  Istilah  filsafat (Inggris:  philosophy;       Arab: falsafah ) berasal dari dua   kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan.  Kedua kata    tersebut  membentuk istilah  philosophia.    Dengan   demikian,    berdasarkan      asal usul   katanya,  philosophia  (filsafat)  berarti  cinta  kepada  kebijaksanaan  atau  sahabat  kebijaksanaan.  Karena istilah philosophia dalam bahasa Indonesia identik dengan istilah filsafat, maka untuk orangnya, yaitu orang yang mencintai kebijaksanaan disebut filsuf. 


                Landasan filsafat pendidikan berkaitan erat dengan hakikat pendidikan. Terdapat kaitan erat antara pendidikan dengan filsafat. Filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu sendiri. Filsafat pendidikan berupaya menjawab secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan tentang pendidikan. Kajian cabang-cabang filsafat berpengaruh besar terhadap pendidikan. Karena, prinsip-prinsip dan kebenaran terhadap hasil kajian diterapkan dalam bidang pendiidkan.


Peranan filsafat pendidikan berkaita dengan hasil kajian.

1. Keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini

2. Masyarakat dan kebudayaan

3. Keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan

4. Perlunya landasan pemikiran dalam pendidikan terutama filsafat pendidikan.    ]

  

 Landasan Ilmiah Pendidikan:

1. Landasan Historis Pendidikan

 

LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN

Pengaruh bangsa Portugsi dalam bidang pendidikan utamanya berkenan dengan penyebaran agam Katholik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah (Seminarie) di Ternate, selain itu didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katholik, ditambah pelajaran membaca menulis dan berhitung.

Pendidikan oleh kaum pergerakan Kebangsaan (pergerakan Nasional) sebagai Sarana Perjuangan Kemerdekaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Bagi bangsa Indonesia berbagai kondisi yang sangat merugikan akibat kebijakan dan praktek-praktek penjajahan telah menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehingga muncul rasa kebangsaan/nasionalisme.

Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik melalui jalur politik praktis, jalur ekonomi, social budaya, dan khususnya melalui jalur pendidikan. Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi hanya menitik beratkan pada perjuangan fisik. Mengingat cirri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka, maka kaum pergerakan semakin menyadari bahwa pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukan ke dalam program perjuangannya.

Implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu :

1) Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan perang Asia Timur Raya.

2) Hilangnya Sistem Dualisme dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang bersifat dualistis membedakan dua jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak-anak Bumi Putera dihapuskan pada zaman Jepang. Sekolah Desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama. Susunan jenjenag sekolah menjadi :

a) Sekolah Rakyat 6 tahun (termasuk sekolah pertama).

b) Sekolah Menengah 3 tahun

c) Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun

d) Perguruan Tinggi

3) Sistem Pendidikan menjadi lebih merakyat (populis)

        Tujuan pendidikan Nasional. Sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, maka dirumuskan bahwa Tujuan Pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

2. Landasan Psikologi Pendidikan 

3. Landasan Sosiologi Pendidikan

Konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaan. Atau hubungan pendidikan dan masyarakat dan hubungan pendidikan dan kebudayaan.

Perkembangan : Proses menuju kedewasaan

Pertumbuhan    : Bertambahnya ukuran, berat, volume, tinggi suatu makhluk hidup

Tahapan perkembangan manusia  sejalan dengan tahapan usia.

Pendidikan yang membentuk perkembangan manusia:

Konvergensi : Lingkungan sekitar membentukperkembangan manusia

Nativisme     : Segala sesuatu seakan akan lingkungan tidak dapat membentuk perkembangan manusia

Empirisme (John Lock): Teori kebenaran

Menurut Emil Durkheim, ilmu sosial  adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial.

 

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar